Usai Rapat Bersama Mendagri, Wabup Richi Aprian Minta Dinas Terkait Perhatikan Ketersediaan Bahan Pokok

TANAH DATAR - Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual.

Rakor bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diikuti Wabup, Rabu (3/5/2023) dari Aula Eksekutif kantor Bupati di Pagaruyung.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, inflasi Indonesia berada pada peringkat 145 dari 186 negara di dunia dan peringkat 6 dari 11 negara ASEAN.

“Angka inflasi Indonesia ada pada angka 4, 33 persen, angka ini masih terkendali. Karena pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik di angka 5, 3 persen, ” katanya.

Baca juga: Mendagri Tegur 4 Kepala Daerah Sumbar yang Tak Hadir Rakor Percepatan Vaksin

Sementara itu Wabup Richi berharap OPD terkait untuk menindaklanjuti arahan dari Mendagri dan beberapa narasumber lainnya.

“Apa yang menjadi arahan Mendagri tentu menjadi perhatian kita bersama dan kepada dinas terkait tindaklanjuti sesuai arahan, ” katanya.

Baca juga: Anugerah Kebudayaan Indonesia 2021 Diserahkan kepada Bundo Raudha Thaib Oleh Gubernur Sumbar

Dikatakan Wabup lagi, ada beberapa poin penting lainnya yang harus menjadi perhatian utama lainnya, seperti ketersediaan bahan pokok, ketersediaan pakan ternak dan publikasi harga bahan pokok itu sendiri.

“Ketersediaan bahan pokok di Tanah Datar harus menjadi perhatian utama dari OPD terkait mengingat arus gelombang kedua perantau yang mudik diperkirakan cukup tinggi. Kemudian ketersediaan pakan ternak khususnya jagung dan dedak untuk ayam broiler maupun petelur juga harus diperhatikan sehingga produksi peternakan tidak terganggu yang bisa mempengaruhi harga di pasaran.” sampainya.

Baca juga: Gelar Rapat Persiapan Nataru, Ini Instruksi Gubernur Mahyeldi

Dan yang tak kalah penting, tambah Richi, beberapa Perjanjian Kerjasama (PKS) ataupun MoU dengan daerah lain terkait distribusi hasil pertanian segera ditindaklanjuti.

“MoU dengan Kabupaten dan Kota terkait distribusi pertanian harus dimaksimalkan, seperti Kota Batam yang akan mau menerima apapun hasil pertanian kita di Tanah Datar untuk dipasarkan di sana, ini contoh peluang yang harus kita maksimalkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para petani kita di Tanah Datar, ” pungkasnya. (JH)

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto